IKHTIARNUSANTARA.COM, KENDARI –Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sekda Sultra) Drs. Asrun Lio, P.Hd, M. Hum pimpin rapat pemantapan pelantikan kepala daerah di ruang rapat rumah jabatan Sekda Sultra, Senin (27/1).
Rapat tersebut terkait pemantapan persiapan palantikan bupati, wakil bupati terpilih priode 2025-2030 yang tidak tersangkut kasus di MK seperti 11 kabupaten/kota lain yang ada di Sultra.
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Sultra Muliadi ST. M.Si dan para Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kabag Porotokol dari enam kabupaten yang akan dilantik bupati dan wakil bupatinya.
Dalam pengarahannya sebelum dimulai sesi diskusi, Asrun Lio meminta kepada para peserta setelah kembali ke daerahnya masing-masing agar segera melakukan persiapan sesuai hasil rapat bersama yang telah disepaki.
“Untuk memudahkan kepengurusan paling lambat tanggal 3 Ferbruari para pihak yang terlibat sudah berada di Jakarta. Dan ketika sudah tibah di sana berarti segala urusan persuratan dan akomodasi dari daerah telah tuntas, “ujar Asrun Lio dalam rapat tesebut.
Menurut dia, berdasarkan pengalaman. setelah pelantikan dilanjutkan dengan acara serah terima jabatan. Namun demikian, tetapi untuk urusan itu masih menunggu petunjuk Kemendagri karena pelantikan kali ini dilakukan serentak dan padat jadwalnya.
Meskipun demikian, Sekda Sultra minta kepada masing masing daerah untuk tetap menyiapkan memori jabatan soal hak-hak pejabat bupati dan wakil bupati baru. Khususnya bupati yang baru menjabat atau priode pertama.
“Tujuan memory jabatan tersebut adalah sebagai gambaran umum soal hak, kewajiban dan tanggungjawab bupati baru,” tandasnnya.
Secara terpisah, Kepala Biro Tata Pemerintahan Sultra Muliadi ST. M.S mengungkapkan, pelantikan tida ada lagi pergeseran. Untuk diketahui jumlah kepala daerah yang akan dilantik adalah 221 daerah hasil Pilkada serentak yang tidak ada sengketanya di MK.
Sementara itu kata Kepala Biro Tapem, di Sultra ada enam kabupaten yang akan dilantik yakni Buton Utara, Kolaka Timur, Kolaka, Bombana, Muna Barat dan Konawe.
Menurut Muliadi, akomodasi yang harus disiapkan oleh Pemda masing masing adalah kebutuhan bupati bersama istri, wakil bupati bersama istri, anak-anak bupati dan wakil bupati, Ajudan bupati dan wakil bupati serta Protokoler dan IO.
Dikatakan, untuk sementara, yang diizinkan masuk mendampingi bupati dan wakil bupati dalam ruangan pelantikan selain isteri mereka hanya ajudan. Kemudian anak-anak untuk sementara hanya sampai dipintu gedung saja. Sedangkan tamu lain termasuk protokoler Pemda masing-masing kabupaten hanya sampai di luar pagar istana.
Dalam perjalanan dari hotel Sari Pasific tempat menginap keenam kepala daerah dan wakil kepala daerah menuju pelantikan di istana negara, menggunakan bis khusus yang akan dikawal dengan Patwal dari Jakarta. Biayanya dibebankan kepada kabupaten masing masing yang dikoodinir Pemprov.
Sebagai informasi tambahan, para bupati dan wakilnya bersama isteri suda harus berada di Jakarta paling lambat tanggal 3 Ferbruari, sebab tanggal 4 akan dilakukan pemeriksaan kesehatan, tanggal 5 gladi resik dan tanggal 6 acara puncak. (Rls)