IKHTIARNUSANTARA.COM, BURANGA –Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Pemkab Butur) melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Butur, Disperindag, Dinas Perikanan, DPM PTSP, Sat Pol PP bersama DPRD Butur melakukan pemantauan di seluruh Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum (SPBU) guna memastikan pelayanan serta ketersediaan bahan bakar minyak untuk masyarakat.
“Kami bersama tim dan Wakil Ketua DPRD Butur tujuannya adalah melakukan pengawasan secara langsung pelayanan SPBU. Karena selama ini kita tau bersama pelayanan SPBU di Buton Utara banyak keluhan masyarakat, tidak sesuai apa yang diharapkan, artinya pelayanan mereka bahwa bisa dikatakan kurang bagus,” ungkap Asisten II Sekertariat Daerah Butur Sahrun Akri kepada awak media. Rabu (22/11).
Mantan Kadis Perikanan ini menjelaskan, pihaknya turun secara langsung untuk memastikan penyebab kelangkaan bahan bakar minyak khususnya jenis pertalite. “Ternyata kita lihat bersama, mulai SPBU Laangke, SPBU Nelayan, SPBU Wasalabose dan SPBU Buranga, rata-rata kuota yang diberikan kurang dari BPH Migas,” ujaranya.
Sementara itu katanya, dari BPH Migas telah mengeluarkan kuota 6,1 juta liter per tahun, setelah dilakukan pemantauan ternyata yang tersalurkan hanya 4,4 juta per tahun.
“Masih ada selisih dan ini kami akan laporkan ke pimpinan dan kita sampaikan ke BPH Migas dan ke Pertamina, bahwa kuota di Buton Utara harus ditambah sesuai kuota yang dikeluarkan oleh BPH Migas sebesar 6,1 juta liter per tahun untuk jenis Pertalite tahun 2023,” tegasnya.
Olehnya itu, ia berharap BPH Migas dan Pertamina memberikan kuota sesuai yang ditetapkan, agar pelayanan pengguna kendaraan tercukupi di Buton Utara.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Butur Sujono mengatakan, pemantauan yang dilakukan tersebut berdasarkan permitaan kelompok masyarakat untuk melakukan pengawasan dan kordinasi kepada instansi terkait agar kiranya SPBU melayani secara maksimal.
“Beberapa hari ini ada kelompok masyarakat yang meminta kepada DPRD untuk melakukan pengawasan dan kordinasi instansi terkait. Setelah melakukan pengecekan dilapangan ternyata memang banyak faktor sehingga pelayanan ke tiga SPBU kurang maksimal salah satunya adalah tidak terpenuhinya kuota. Makanya kita berharap agar kiranya BPH Migas dapat memenuhi kuota Buton Utara dalam satu tahun,” tandasnya. (Wan)