IKHTIARNUSANTARA.COM, BURANGA –Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Wantulasi, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara (Butur) telah memberhentikan perangkat desa yang bertugas sebagai Sekertaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tanpa alasan yang jelas.
Arwia menuturkan, dirinya sudah menjalankan tugas sebagai Sekertaris LPM Desa Wantulasi selama kurang lebih dua tahun tidak pernah melakukan kesalahan, tiba-tiba diberhentikan tanpa alasan yang jelas.
“Kemarin saya disampaikan sama teman, kalu saya sudah diganti, tapi saya tidak yakin karena dimana letak kesalahan saya. Saya keberatan karena letak kesalahan saya diman,” ujar Arwia melalui via telepon beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Plt Kades Wantulasi Zhamani, S.Kep, Nrs, S.K.M mengatakan, pemberhentian perangkat desa ini sudah mengkonfirmasi kepada suaminya ibu tersebut.
“Kemarin itu saya sudah konfirmasi kepada suaminya terkait itu, saya sampaikan. Memang saya tidak panggil ibu Arwia untuk penyampaian pemberhentiannya, kebetulan suaminya perangkat desa,” ujar Zhamani saat dikonfirmasi melalui via telepon, Selasa (30/1).
Ia menjelaskan, tujuan pergantian itu adalah untuk pelayanan di masyarakat. ” tujuan saya adalah untuk pelayanan di masyarakat. Karena begini, pertimbangan saya ketika Sekdes ke Ereke atau sakit lumpuh di kantor, karena tidak ada yang pintar operasikan komputer, selalu masyarakat diarahkan ke rental, kasihan masyarakat kalau menggurus,” terangnya.
Secara terpisah, Camat Wakorumba Utara La Roni, S.Pdi saat di konfirmasi melalui via telepon, Rabu (31/1) membenarkan terkait pemberhentian Sekertaris LPM Desa Wantulasi.
“Sudah lama keluar, bagaimana kita mau benarkan orang tidak kerja, sementara teman-teman kasihan aktif di kantor, ibu itu keluar daerah, kita juga tidak sampe hati mau pecat orang, jangan sampe juga kita disoroti teman-teman,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Butur Mohammad Amaluddin Mokhram saat di konfirmasi via telpon, Rabu (31/1) mengatakan, belum mengetahui terkait pemberhentian Sekertaris LPM Desa Wantulasi.
“Laporan ke saya belum ada ini. Pembinaan pemerintahan desa memang menjadi tugas kami. Tapi persoalan di desa biasanya tidak langsung diselesaikan oleh DPMD. Sebelum ke kami masih di ranah Kades dan BPD dan bila tidak bisa diselesaikan akan dibawa ke camat dulu sebelum ke DPMD,” jelasnya. (Wan)