IKHTIARNUSANTARA.COM, BURANGA –Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Pemkab Butur) gelar ekspose tiga tahun kepemimpinan 2021-2024 dan dirangkaikan dengan musrenbang penyusunan RKPD tahun 2025 di Aula Bappeda Butur. Kamis, 7 Maret 2024.
Kegiatan ini di buka resmi Bupati Butur Dr. Muhammad Ridwan Zakariah.
Bupati Butur dalam sambutannya, mengapresiasi setingi-tinggihnnya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah meluangkan waktunya serta memberikan sumbangan pemikiran selama rangkaian proses musrenbang.
“Pemikiran-pemikiran konstruktif tentang proses musrenbang ini tentu akan menjadi bahan masukan berharga bagi kami dalam merumuskan program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk menentukan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara terhadap masyarakat. Terkhusus peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengucapkan terimakasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, alokasi pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di Kabupaten Buton Utara utamanya poros Maligano-Ereke yang masuk skala prioritas dalam penganggaran di RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam dua tahun terakhir.
Tentu lanjutnya, perbaikan kualitas jalan provinsi akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat terutama pada distribusi hasil pertanian dan perikanan sebagai sektor utama penyumbang PDRB Kabupaten Buton Utara serta menjadi salah satu penyuplai barang dan jasa yang strategis.
Pembangunan efisien akan menjadi tolak ukur akuntabilitas, proposionlisme dan bobot pelayanan publik, perencanaan pembangunan dengan efisien dan efektif membutuhkan data yang falid sehingga target dan sasaran dapat dicapai serta informasi dapat diserap berbagai elemen masyarakat dalam forum musrenbang.
“Disinilah sebenarnya hakekat dan arti musrenbang seberapa besar efek, nilai dan manfaat dari perencanaan tersebut bagi masyarakat,” terang Ridwan Zakariah dalam sambutannya.
Bupati dua periode ini menambahkan, rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2025 mengambil tema, akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan serta prioritas tata kelola pemerintahan yang baik.
Tema ini diangkat setelah mempertimbangkan rencana kerja pemrintah pusat tahun 2025 yang teraklerasi pertumbuhan ekonomi yang engklusif dan berkelanjutan serta prioritas dan arah kebijakan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 yaitu pembangunan manusia yang unggul dan kompetitif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Tema RPJMD Kabupaten Buton Utara tahun 2025 yaitu, sumberdaya manusia dan tata kelola birokrasi yang unggul untuk meningkatkan daya saing daerah.
Tema RKPD Kabupaten Buton Utara tahun 2025 ini selanjutnya dijabarkan dalam empat prioritas pembangunan untuk menjawab isu-isu strategis sebagai berikut. Pertama, pemerataan dan pemantapan pembangunan infrastruktur dasar khususnya jalur pantai utara Labuan – Lakansai dan umumnya semua kecamatan di Kabupaten Buton Utara.
Kedua, peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul untuk mendorong daya saing daerah khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.
Ketiga, pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan memberi peluang investasi membuka lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
Keempat, peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik melalui penguatan peran kecamatan dan pemerintah desa serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk mengawali penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2025 ada beberapa hal yang ditekankan untuk menjadi fokus perhatian yaitu pertama, penyusunan perencanaan program dan kegiatan selaras dan konsisten dengan pelaksanaannya yang berpedoman pada RPJMD sehingga konsisten program dan kegiatan yang ada dalam RKPD dan APBD atau sebaliknya.
Kedua, perlunya pelaksanaan kebijakan money follow program, yang dilaksanakan dengan pendekatan holistik, integratif tematik dan spasial sehingga apa yang kita rencanakan fokus dan dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.
Ketiga, memprioritaskan program kegiatan yang fokus pada prioritas dan tematik pembangunan untuk mendorong pencapaian target nasional.
Keempat, perlunya perencanaan yang berbasis kewilayahan, arahkan program pembangunan pada lokus yang jelas dan tepat serta membangun harmonisasi dan sinergitas pusat dan daerah dalam merumuskan program kewilayahan.
Dan kelima, perlunya integrasi sumber-sumber pendanaan lain dalam membiayai program pembangunan melalui inovasi untuk memenuhi kebutuhan biaya pembangunan dalam upaya kemandirian fiskal. (*)